SUARA GARUDA:-

Sekeras apapun suara kaum tani nasional menolak impor beras oleh pemerintah, tidak juga mampu membendung niatan pemerintah dengan sukutu-sekutunya (importir-Red) untuk “mencari rente” dari hasil impor. Sebagian kalangan bahkan menganggap, bahwa impor adalah cara ampuh untuk “merampok” hak sekaligus martabat petani NKRI secara legal.

Bonang, Koordinato Nasional Protanikita, menilai keputusan pemerintah untuk melakukan impor beras hanyalah jalan pintas agar pemerintah tidak kehilangan muka setelah gagal menjadikan produk pertanian nasional mampu bersaing dengan negara-negara lain.

“Sudah seharusnya pemerintah introspeksi diri. Kenya­taannya, kita makin jauh dari swasembada beras. Karena tanpa kemauan politik yang jelas, petani kita tetap saja terpinggirkan,” kata Bonang, Kamis (17/1/2013).

Menurutnya, impor beras oleh pemerintah hanya akan masyarakat tani nasional semakin terpinggir (marginalisasi). Sebab, selain persoalan beras impor, petani juga masih harus mengahadapi persoalan lain, seperti infrastruktur pertanian berupa irigasi lama yang dibiarkan rusak, dan tidak pernah dibangun jaringan irigasi yang baru.

“Peme­rintah hanya membangun jalan tol dan pela­buhan dengan ganti rugi tanah murah untuk mempermudah mengeruk hasil tambang, hutan, dan kebun. Dan semua itu menggunakan uang utang yang harus ditanggung oleh rakyat,” jelas Bonang.

Dipihak lain, M Hatta Taliwang dari Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta mengungkapkan, saat ini petani lebih melarat, anak-anaknya kurang pendidikan, menganggur, menjadi buruh murah, TKI, dan bahkan menjadi korban perdagangan manusia.

“Ini karena hasil pertanian dihancurkan secara sistematis oleh ketentuan bea impor pertanian hingga 0 persen. Padahal harga produk pertanian di negara maju, misalnya kedelai, jagung, beras, dan gandum adalah harga subsidi dan dumping. Subsidi kepada petani dialihkan menjadi subsidi ke pabrik pupuk dan benih,” ujar Hatta layaknya dilansir suaramerdeka kemarin. (Redaksi)*