Barak Minta Menteri PU & PR Ganti Kasatker & Kabalai Bermasalah

SUARA GARUDA;-

RIAU- Dugaan penyimpangan anggaran pemeliharaan rutin jalan nasional kembali mengemuka di Provinsi Riau. Kali ini terjadi pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah II Prov.Riau. Dugaan penyimpangan ini sekaligus menyambut pelantikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU & PR), Basoeki Hadimoeljono, dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Seperti dilansir media lokal, riaumadani.com kemarin, dugaan penyimpangan itu terjadi pada pelaksanaan kegiatan PPK 09 pada Satker PJN Wilayah II Riau. Karena berdasarkan pantauan LSM setempat (PPIR) sejak Oktober 2013 hingga September 2014, khususnya pada paket rutin jalan Marpoyan-Batas Kabupaten Kuansing dengan nilai anggaran anggaran sebesar Rp.3.471.100,000,00,- (TA 2013), dan Rp. 2.682.861.000,00,- (TA 2014).

Dugaan itu berdasarkan atas kondisi pekerjaan yang tidak mampu bertahan lama. Menurut Ketua PPIR, Overius.H, pada TA 2013, jalan tersebut diaspal sebagai perawatan rutin, tetapi tidak di-paching, dan hanya langsung ditambal dengan aspal. Akibatnya, jalan jadi bergelombang.

Begitu juga dengan pelaksanaan pada TA 2014, seperti paket rutin jalan batas Inhu-Simpang Japura senilai Rp.256.200.000,00,-, Muara Lembu-Taluk Kuantan Rp.1.229.886.000,00,-, jalan Taluk Kuanan-Batas Provinsi Sumatera Barat senilai Rp.2.326.974.000,00,-, rutin jembatan ruas jalan batas Kab.Kuansing-Muara Lembu Rp.219.496.000,00,-, rutin jembatan ruas jalan Muara Lembu-Talukkuanta Rp.129.656.000,00,-, dan rutin Jembatan ruas jalan Talukkuantan-Batas Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.188.901.000,00,-.

“Kami menduga kuat banyaknya kecurangan dalam pelaksanan kegiatan rutin jalan dan jembatan, karena dalam investigasi kami di lapangan dengan nama paket yang sama tahun anggaran 2013 dan tahun 2014 tidak menemukan dimana titik dan STA-nya,"ujarnya.

Pihak Satker PJN Wilayah II Riau melalui PPK, Aggun Panjaitan, tidak berhasil dikonfirmasi oleh media lokal, karena Telepon selulernya tidak aktif.

Terpisah, Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil’s, meminta Menteri PU & PR, Basoeki Haimoeljono, mengganti semua Kepala Satker dan Kepala Balai Besar yang “bermasalah”. “Pejabat yang “bermasalah” jangan dipelihara. Kalau pejabat-pejabat itu tidak diganti, maka target kerja pemerintahan Jokowi-JK tidak akan tercapai dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Buntutnya, rakyat akan menggalang kekuatan untuk melawan pemerintahan yang dianggap tidak mampu memenuhi harapan rakyat,” tegasnya. (Redaksi)*