Kinerja BBPJN V & Satker Perlu di Evaluasi

Suara Garuda;-

JATIM- Tidak betah selalu menerima keluh-kesah warga terkait kerusakan jalan nasional di daerahnya, Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto dan Moch Qosim turun langsung memperbaiki kerusakan yang ada.

Rabu, (15/4/2015), Bupati dan Wabub beserta jajaran bersama sejumlah elemen masyarakat, turun langsung memperbaiki kerusakan-kerusakan yang kerap dikeluhkan warga dan masyarakat pengguna jalan. Pasalnya, pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V Jawa Timur (Jatim) dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) terkait tidak kunjung memperbaikinya.

Perbaikan itu diantaranya dilakukan pada lokasi-lokasi yang rusak parah, diantaranya di Desa Roomo, Manyar, tepatnya di lintasan KA, dan jembatan di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar.

Bupati dan Wabup juga menurunkan tim Unit Reaksi Cepat Bina Marga (URC Bima) dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Gresik. Sejumlah Kepala SKPD terlihat mendampingi Bupati dan Wabup, diantaranya, Kepala Dishub Andhy Hendro Wijaya, Kepala Satpol PP Darmawan, dan Camat Manyar, Haris Irianto.

Setibanya di lokasi jalan yang rusak, semua pihak langsung bergerak cepat bersama tim URC Bima lakukan perbaikan jalan. "Setelah dikeruk, jangan langsung dikasih aspal. Tapi dikasih batu dulu biar kuat," pinta Bupati.

Ia juga meminta tim URC Bima agar maksimal memerbaiki jalan yang rusak, agar kekuatan jalan lebih lama. Sebab, jalan-jalan yang rusak tersebut berdasarkan pengaduhan dari masyarakat, telah banyak memakan korban. "Kerikil dan bagian yang berlubang dikeringkan dulu dengan alat khusus. Setelah benar-benar kering baru diaspal,” jelas Bupati.

Usai memperbaiki jalan, Bupati dan rombongan langsung meninjau jembatan yang rusak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar. Disana Bupati dan rombongan melihat langsung kondisi jembatan yang kurang layak dilintasi oleh kendaraan, terutama yang bertonase besar. Karena itu, jembatan harus segera diperbaiki agar kerusakannya tidak semakin parah. "Nanti malam hari saja pengerjaannya biar tidak macet," kata Bupati kepada Tim URC Bima.

Bupati menjelaskan, pengerjaan jalan nasional yang rusak tersebut sebetulnya bukan wewenang Pemkab Gresik, melainkan pemerintah pusat. Meski demikian, Pemkab Gresik tidak bisa tinggal diam, karena banyaknya pengaduhan masyarakat yang terjatuh atau kecelakaan saat melintasi jalan rusak itu. "Sebelumnya kami meminta maaf kepada pemerintah pusat kalau apa yang kami lakukan ini salah. Tapi, kami melakukan ini semua untuk kepentingan umat," tandas Bupati layaknya dilansir bangsaonline, kemarin.

Dipihak lain, Koordinator Divisi Investigasi dan Pelaporan Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Deding meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengevaluasi kinerja BBPJN V Jatim dan Satker terkait.

“Ada baiknya Ditjen Bina Marga Kementerian PU-Pera mengevaluasi kinerja aparaturnya hingga ditingkat pelaksana. Kami kira, apa yang dilakukan jajaran pemerintah di Gresik itu adalah “tamparan” bagi Kementerian PU-Pera secara keseluruhan. Kenapa Pemkab Gresik yang APBD-nya kecil bisa menangani kerusakan jalan, sementara jajaran Kementerian PU-Pera tidak,” ujarnya. (Redaksi)*